Banyak orang masih membayangkan sertifikasi pajak sebagai tangga yang harus dinaiki satu per satu: A dulu, baru B, baru C. Kerangka SKK di PMK 55 Tahun 2026 tidak bekerja seperti itu. Tingkatnya dibedakan berdasarkan jenis wajib pajak yang boleh Anda urus, bukan berdasarkan bab materi yang sudah Anda pelajari.
Tiga tingkat SKK menurut Pasal 10
- Tingkat A — menerangkan kompetensi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia.
- Tingkat B — orang pribadi dan badan, kecuali badan penanaman modal asing (PMA), bentuk usaha tetap (BUT), serta orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara mitra P3B.
- Tingkat C — seluruh orang pribadi dan badan, tanpa pengecualian.
Tidak wajib urut dari A
Pasal 10 ayat (2) PMK 55 berbunyi: Surat Keterangan Kompetensi diberikan sesuai dengan klasifikasi uji kompetensi di bidang perpajakan yang diikuti. Tidak ada pasal yang mensyaratkan Anda memegang SKK tingkat A dulu untuk mengikuti ujian tingkat B atau C. Syarat ikut ujian hanya dua: Warga Negara Indonesia dan memiliki NPWP.
Satu catatan jujur: petunjuk teknis pendaftaran dari penyelenggara belum diterbitkan. Kami akan memperbarui tulisan ini begitu ada ketentuan teknis soal mekanisme pemilihan tingkat.
Mana yang Anda butuhkan?
Lihat daftar klien Anda. Kalau semuanya orang pribadi dalam negeri, tingkat A sudah cukup. Kalau ada CV atau PT lokal di dalamnya — dan ini profil paling umum untuk biro jasa pajak UMKM — Anda butuh tingkat B. Kalau ada klien PMA, BUT, atau pemilik usaha yang berdomisili di negara mitra P3B, itu sudah wilayah tingkat C.
Karena tingkatnya mengikuti klien, pilihlah tingkat berdasarkan siapa yang Anda urus hari ini dan siapa yang ingin Anda urus setahun ke depan. SKK berlaku tiga tahun dan diperpanjang lewat ujian penyegaran, jadi keputusan ini tidak mengunci Anda selamanya — tapi memilih terlalu rendah berarti ada klien yang tidak bisa Anda urus secara resmi.
Program Siap Uji Kompetensi di Tax Session disusun mengikuti kerangka tingkat ini, bukan pola bab per bab dari materi lama.
Sumber: PMK 55 Tahun 2026 Pasal 8 dan Pasal 10 (JDIH Kemenkeu).